Jumat 20 November 2026
28.5 C
Riau Islands
Jumat 20 November 2026
spot_img
spot_img

DPD RI Undang PWI Kepri Hadiri FGD Bahas Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji

spot_img

Keprikini.com, Batam – Status kepemilikan dan kondisi Asrama Haji Batam menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam ‘Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (19/11/2026) kemarin.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Kepri berharap DPD RI dapat memfasilitasi revitalisasi fasilitas tersebut agar kualitas pelayanan bagi jemaah haji embarkasi Batam bisa meningkat.
‎
‎Kepala Kemenhaj Provinsi Kepri, Muhammad Syafii mengatakan, hingga saat ini Asrama Haji Batam masih berstatus milik Badan Pengusahaan (BP) Batam, belum menjadi aset Kementerian Haji dan Umrah seperti asrama haji di sejumlah daerah lain.
‎
‎Menurut Syafii, kondisi bangunan Asrama Haji Batam sudah tua dan membutuhkan revitalisasi. Ia berharap DPD RI dapat membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat agar mendapat perhatian pemerintah.
‎
‎”Saat ini, kondisi Asrama Haji Batam sudah tua dan perlu revitalisasi. Tidak seperti asrama haji di daerah lain yang sekelas bintang tiga. Ini yang kita minta agar DPD RI memfasilitasi revitalisasi Asrama Haji Batam,” kata Syafii.
‎
‎Selain persoalan asrama, Syafii mengusulkan agar biaya pemeriksaan kesehatan atau medical check-up (MCU) bagi calon jemaah haji yang masuk daftar cadangan ditanggung negara.
‎
‎Ia menjelaskan, calon jemaah dalam daftar cadangan belum memiliki kepastian untuk berangkat. Namun, mereka tetap harus mengeluarkan biaya pemeriksaan kesehatan yang nilainya tidak kurang dari Rp 1 juta per orang.
‎
‎Beban tersebut semakin besar apabila calon jemaah merupakan pasangan suami istri. Keduanya harus menyiapkan dana sekitar Rp 2 juta, meskipun peluang keberangkatan belum dapat dipastikan.
‎
‎”Padahal, kemungkinan keberangkatannya juga masih belum pasti. Kalau yang berangkat suami-istri, berarti harus keluar uang Rp 2 juta. Inilah yang memberatkan calon jemaah haji cadangan,” ujar Syafii.
‎
‎Dalam forum yang sama, Syafii menyatakan mendukung pola penghitungan antrean haji yang berlaku saat ini. Menurut dia, sistem tersebut memberikan kepastian lebih baik bagi calon jemaah sekaligus memangkas masa tunggu keberangkatan.
‎
‎FGD yang diselenggarakan Kantor DPD RI Provinsi Kepri itu merupakan bagian dari upaya menghimpun aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan daerah untuk penyusunan kajian rekomendasi DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
‎
‎Kepala Kantor DPD RI Provinsi Kepri Budi Fitra Helmi mengatakan, forum ini bertujuan menghimpun gagasan dari berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan di Kepri. Masukan itu akan menjadi bahan dalam proses penyusunan rekomendasi DPD RI.
‎
‎”Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan gagasan yang disampaikan oleh para undangan pada FGD DPD RI di Kota Batam ini,” kata Budi.
‎
‎Selain Muhammad Syafii, FGD menghadirkan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sudianto serta dosen Universitas Internasional Batam yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Batam, Yulfis Wandi.
‎
‎Deputi Bidang Persidangan DPD RI Oni Choiruddin mengatakan, berbagai masukan dari narasumber dan peserta akan dihimpun untuk menjadi bahan penyusunan rancangan undang-undang tersebut.
‎
‎”Kami akan menyusun semua masukan, baik dari para narasumber maupun hadirin, sebagai bahan penyusunan RUU Pengelolaan Keuangan Haji,” ujar Oni saat menutup kegiatan.
‎
‎Isu yang dibahas dalam FGD tersebut mencakup keterjangkauan dan keadilan pembiayaan haji, pelunasan serta pengembalian dana jemaah, pelayanan bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji, transparansi pengelolaan keuangan haji, dan dukungan pemerintah daerah.
‎
‎Persoalan pelayanan dan beban perjalanan jemaah yang berkaitan dengan keberadaan Embarkasi Haji Batam juga menjadi bagian dari pembahasan. Masukan dari daerah diharapkan dapat memperkuat penyusunan rekomendasi DPD RI agar perubahan regulasi pengelolaan keuangan haji turut memperhatikan kebutuhan dan kondisi jemaah di daerah.

‎Selain mengundang Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Provinsi Kepri, panitia FGD mengundang Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Pimpinan Baznas Batam, Ketua MUI Batam, Ketua Komisariat HMI Universitas Ibnu Sina Batam, Ketua Komisariat HMI Universitas Kepri, Ketua Pemuda Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kepri, Sekjen Forahmi Kepri, Ketua Umum HMI Cabang Kota Batam, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Batam, IMM Kota Batam, Ketua Umum HMI Batam Madani, Pimpinan Daerah Aisyiah Kota Batam, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Batam dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batam. Serta mengundang Usvim Varadillah sebagai MC. (*)

Terkini

Kepri

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini