Jumat 20 November 2026
spot_img
28.5 C
Riau Islands
Jumat 20 November 2026

‎Pengusaha Keluhkan Penetapan UMP 2027 Kepri Terlalu Tinggi

‎Keprikini.com, Tanjungpinang – Para pengusaha merasa keberatan atas kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang naik terlalu tinggi. Hal itu disampaikan pada rapat pleno di Kota Batam pada Kamis (19/11) kemarin.
‎
‎Pada rapat tersebut, serikat pekerja mengusulkan indeks Alfa sebesar 1,0 dengan mempertimbangkan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) di Kepri berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp5.977.587.
‎
‎Sementara itu, unsur pengusaha mengusulkan indeks alfa sebesar 0,5. Usulan tersebut mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dunia usaha yang masih menghadapi ketidakpastian akibat dinamika global.
‎
‎Pengusaha menilai penetapan kenaikan upah yang terlalu tinggi berpotensi menambah beban perusahaan dan memengaruhi keberlangsungan usaha.
‎
‎Setelah mendengarkan berbagai masukan dari pemerintah dan akademisi, unsur serikat pekerja dan pengusaha akhirnya menyepakati penggunaan indeks alfa sebesar 0,5.
‎
‎Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyebut Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 naik 9 persen atau sekitar Rp349 ribu menjadi Rp4.229.356.

‎Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri Diky Wijaya menyebutkan kenaikan UMP 2027 itu merupakan hasil musyawarah dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi di Kantor Cabang Disnakertrans Kepri di Batam.
‎
‎”Pembahasan untuk UMP sudah clear, tinggal kita SK-kan saja dari Pak Gubernur,” ujarnya, Jumat (20/11).
‎
‎Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H Ansar Ahmad resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepri tahun 2027 sebesar Rp4.229.356.
‎
‎Penetapan UMP Kepri 2027 tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1232 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027, tertanggal 20 November 2026.
‎
‎Nilai UMP tersebut naik Rp349.836 atau 9,02 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang sebesar Rp3.879.520.
‎
‎Selain UMP, Gubernur Ansar Ahmad juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kepri 2027 sebesar Rp4.253.968. Nilai tersebut meningkat Rp351.872 atau 9,02 persen dibandingkan UMSP tahun 2026 yang sebesar Rp3.902.096.
‎
‎Penetapan UMSP tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1233 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027, tertanggal 20 November 2026.
‎
‎Penetapan upah minimum tahun 2027 dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau setelah melalui pembahasan bersama unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi.
‎
‎“Dewan Pengupahan Provinsi Kepri menggelar rapat pleno di Kota Batam pada 19 November 2026. Agenda rapat tersebut membahas rekomendasi UMP dan UMSP Kepri tahun 2027,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kepri, Diky Wijaya dalam keterangan tertulis Rabu (20/11/2026).
‎
‎Menurutnya, pembahasan berlangsung cukup alot hingga beberapa kali dilakukan skorsing. Perbedaan pandangan terutama muncul terkait penentuan nilai indeks alfa yang digunakan dalam perhitungan kenaikan upah minimum.
‎
‎Kesepakatan tersebut kemudian menjadi dasar rekomendasi besaran UMP Kepri 2027 kepada Gubernur Kepulauan Riau.
‎
‎Penetapan upah minimum Kepri 2027 mengacu pada regulasi pengupahan yang disebutkan dalam keterangan resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
‎
‎Dalam ketentuan tersebut, perhitungan upah minimum tahun 2027 masih menggunakan formula pengupahan berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2025. Namun, terdapat penyesuaian rentang indeks alfa dari sebelumnya 0,5–0,9 menjadi 0,5–1.
‎
‎Ketentuan pengupahan juga mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan bersumber dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan statistik.
‎
‎Pemerintah Provinsi Kepri menyatakan penetapan upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja, kondisi perekonomian daerah, dan keberlangsungan dunia usaha.
‎
‎Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga menegaskan bahwa penetapan UMP dan UMSP 2027 dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan serta kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di daerah.
‎
‎Seluruh pemangku kepentingan, baik unsur pekerja maupun pengusaha, diharapkan memperhatikan, menghormati, dan mematuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan.
‎
‎“Diharapkan seluruh stakeholder dapat memperhatikan, menghormat i dan mematuhi ketentuan tersebut dengan seksama,” tutup Diky. (*)

Penulis : redaksi

spot_img

Berita Sebelumnya