Keprikini.com – Di sebuah sudut kawasan Sei Panas, Batam, pemimpin organisasi pers Kepulauan Riau duduk bersama merumuskan arah jurnalisme daerah. Mereka merespons gaya komunikasi publik Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, yang belakangan menyita perhatian. Alih-alih membiarkan opini publik menjadi liar, para jurnalis ini memilih jalan merawat iklim pers yang sehat.
Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani melihat dinamika komunikasi sang pimpinan birokrasi sebagai ruang pendewasaan. Bersama Wakil Sekretaris Muhammad Ikhsan, ia meminta wartawan memilah substansi pesan secara jernih. Wartawan wajib menjaga daya kritis tanpa menanggalkan etika kesopanan saat berhadapan dengan pejabat publik.
“Pers tetap memegang teguh independensi dan fungsi kontrol. Namun, komunikasi dengan penyelenggara negara harus diletakkan dalam koridor saling menghargai dan profesional,” imbuh Saibansah, Sabtu (29/8/2026).
Ketua SMSI Kepri, Aldi Samjaya menilik karakter Li Claudia dari sudut pandang humanis. Bersama Kepala Bidang Antar-Lembaga SMSI Kepri, Nov Iwandra, Aldi menangkap gaya bicara sang pimpinan sebagai cerminan spontanitas naluri keibuan. Ia melihat sosok perempuan yang menginginkan kerumitan kota selesai dengan cepat.
“Gaya komunikasi Bu Li Claudia ini lugas dan tanpa basa-basi. Akselerasi pembangunan kota sekompleks Batam memang membutuhkan pemimpin yang berani dan ceplas-ceplos,” tutur Aldi.
Tak Butuh Media yang Hanya Memuji Pemerintah
Niat baik mendorong pers sehat ini bersambut di lorong-lorong birokrasi BP Batam. Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait memastikan langkah Li Claudia murni untuk memangkas jarak dengan insan media. Pemerintah tidak berniat memasang barikade terhadap laporan kritis wartawan.
Ariastuty menegaskan, pemerintah justru merindukan ekosistem informasi yang sehat. Ekosistem ini hanya bisa tumbuh jika jurnalis patuh pada prinsip verifikasi, konfirmasi, dan keberimbangan data sebelum menerbitkan berita.
“Kami tidak membutuhkan media yang hanya memuji pemerintah. Kami membutuhkan media yang kritis dan profesional sebagai bahan evaluasi untuk berbenah,” ungkap perempuan yang akrab disapa Tuty tersebut.
Kesepahaman ini menumbuhkan harapan baru bagi relasi media dan pemerintah di Kepulauan Riau, Khususnya di Batam. Media tidak lagi datang sekadar mencari kesalahan, sebaliknya birokrat tidak lagi memanggil wartawan sekadar untuk membangun citra. Mereka sepakat menjadikan dialog terbuka dan kritik berbasis data sebagai napas utama untuk menjaga iklim pers yang sehat bagi masyarakat. (*/kk1)
