Keprikini.com, Tanjungpinang – Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Maiyanti, menanggapi informasi dugaan perundungan terhadap seorang siswa SDN 007 Bukit Bestari yang disebut telah sekitar tiga bulan tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar akibat trauma.
Maiyanti menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, ia mendesak dinas terkait segera melakukan penelusuran dan menindaklanjuti informasi tersebut sesuai kewenangannya.
“Kami menghormati proses yang sedang berjalan. Namun, kami juga mendesak dinas terkait untuk segera menyelidiki dan menindaklanjuti informasi ini agar persoalannya menjadi terang,” ujar Maiyanti.
Ia mengatakan, Komisi I akan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak serta meminta keterangan dinas terkait dan pihak sekolah untuk mengetahui kronologi dan penanganan persoalan tersebut.
Maiyanti juga membuka ruang bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas lambatnya menanggapi kejadian tersebut.
Menurutnya, perlindungan anak dan pemenuhan hak pendidikan siswa harus menjadi perhatian utama. Ia berharap seluruh pihak kooperatif agar persoalan ini dapat diselesaikan berdasarkan fakta.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Setyo Agus Thomo, S.T., menegaskan tidak membenarkan segala bentuk perlakuan maupun budaya perundungan (bullying) di lingkungan sekolah.
Namun, ia menyarankan agar persoalan tersebut diselesaikan secara berjenjang, mulai dari pihak sekolah, Dinas Pendidikan, hingga RDP bersama DPRD apabila diperlukan.
“Persoalan ini perlu diselesaikan secara berjenjang. Kita ingin mengetahui persoalan sebenarnya dan mencari solusi terbaik. Jangan hanya mengedepankan penindakan, tetapi siswa juga perlu diberikan edukasi mengenai bahaya bullying dan dampaknya terhadap orang lain,” ujar Setyo.
Ia juga berharap Dinas Pendidikan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) turut mengambil peran dalam menindaklanjuti persoalan tersebut, khususnya dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang diduga menjadi korban.
Ia berharap sekolah dan dinas terkait tidak hanya melakukan penanganan terhadap dugaan kejadian, tetapi juga memperkuat pembinaan dan pencegahan agar lingkungan pendidikan menjadi tempat yang aman bagi seluruh siswa.
Redaksi Menjunjung Keberimbangan Pemberitaan
Redaksi menegaskan bahwa informasi dugaan perundungan ini masih memerlukan verifikasi dari seluruh pihak. Pemberitaan tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pihak yang bersalah sebelum proses pemeriksaan selesai.
Redaksi mengedepankan Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 1 dan Pasal 3 mengenai akurasi, keberimbangan, dan pengujian informasi. Identitas anak juga dilindungi sesuai ketentuan perlindungan anak.
Ruang hak jawab dan hak koreksi tetap terbuka bagi pihak sekolah, Dinas Pendidikan, maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi secara proporsional sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (*)



