Keprikini.com — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membidik infrastruktur pusat data milik Badan Pengusahaan (BP) Batam di Batam. Mereka ingin agar fasilitas itu menjadi brankas digital utama daerah. Pemikiran ini lahir untuk mengamankan kearsipan dan data pemerintahan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kepri, Hendri Kurniadi memimpin langkah tersebut. Ia bertemu tim Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam di Dompak, Tanjungpinang, Selasa (18/8/2026).
Tim BP Batam datang membawa sejumlah penawaran. Mereka menyodorkan layanan peladen (server) virtual berbasis komputasi awan (cloud) dan pengembangan perangkat lunak.
Hendri merespons positif tawaran ini. Ia menilai penyimpanan data digital kini menjadi kebutuhan mutlak birokrasi.
Namun, Hendri mematok target lebih tinggi. Ia tidak ingin kerja sama yang hanya mencakup pemerintah provinsi. Ia menantang BP Batam menyatukan data seluruh kabupaten dan kota se-Kepri ke dalam satu peladen terintegrasi.
“Jangan hanya menawarkan ke provinsi. BP Batam punya kapasitas besar untuk menjadi pusat data bagi seluruh Diskominfo se-Kepri,” imbuh Hendri dalam keterangan resminya.
Hal tersebut berlanjut ke meja negosiasi. Ia meminta BP Batam merancang skema tarif khusus. Ia menuntut harga layanan tersebut bersahabat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi masing-masing daerah.
Kepala Bidang Data dan Informasi PDSI BP Batam, Nova Ridwanullah Faizal menyambut baik lobi tersebut. Nova membeberkan rekam jejak fasilitas instansinya untuk meyakinkan pihak provinsi.
Pusat data BP Batam telah beroperasi sejak 2011 dan mengantongi sertifikat ISO. Saat ini, 70 persen penyewa peladen mereka merupakan instansi pemerintah. Tarif layanan mereka selama ini berpatokan pada Peraturan Kepala BP Batam Nomor 12 Tahun 2020.
Meski ada aturan baku, Nova berjanji akan membawa usulan tarif khusus Pemprov Kepri ke meja pimpinan. “Jika kita menghimpun kebutuhan seluruh Diskominfo se-Kepri, kami lebih mudah menyusun skema tarif yang sesuai,” imbuh Nova. (kk1)